Berdasarkan fakta dilapangan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dikalangan masyarakat, namun masyarakat masih kesulitan dalam menyampaikan aduan, saran dan kritikan, disamping itu wilayah maluku utara adalah wilayah provinsi kepulauan. Olehnya itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui sub bidang HAM melangkah lebih maju untuk berinovasi terhadap pelayanan Berbasis Digital yang lebih memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan.